Pembangunan
Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Pembangunan Fisik Sosial Dan Budaya
Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki keanegaraman hayati yang sangat
tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara
maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat
penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya Pariwisata berkelanjutan
wisata alam. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dimiliki
Indonesia, antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian
budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan sejarah/budaya
yang secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Keseluruhan
potensi ODTWA tersebut di atas merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai
tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan.
Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan
yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan
dengan pengembangan kegiatan pariwisata alam, misalnya kepariwisataan
berkelanjutan, pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan lembaga swadaya
masyarakat. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan.
Pembangunan
pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang
dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan
para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya
dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.
1. Partisipasi
Masyarakat
setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut
terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya
yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan
strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.
Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan
strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.
2. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement
Para
pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan
institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah
daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh
dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
3. Kepemilikan Lokal
Pembangunan
pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk
masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel,
restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat
setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi
penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan
setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih
lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat
lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.
4. Penggunaan Sumber Daya yang
Berkelanjutan
Pembangunan
pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang
artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang
tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga
didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan
pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan
buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan
standar-standar internasional.
5. Mewadahi
Tujuan-tujuan Masyarakat
Tujuan-tujuan
masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang
harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat
terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism
partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai
pada pemasaran.
6. Daya
Dukung
Daya
dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung
fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan
serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya
seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan
penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus
mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use).
7. Monitor
dan Evaluasi
Kegiatan
monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan
pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator
dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat
bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan
lokal.
8. Akuntabilitas
Perencanaan
pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan
pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin
dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta
memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.
9. Pelatihan
Pembangunan
pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan
pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan
bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang
pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang
relevan.
10. Promosi
Pembangunan
pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan
yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas
masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya
bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan
kepuasan bagi pengunjung.
Indonesia
merupakan salah satu negara yang memiliki keanekagaraman hayati yang sangat
tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara
maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat
penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Sasaran
tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar
dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan
pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan, misalnya kepariwisataan,
pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam
pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan
dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alami.
Hendaklah
keadilan itu ditegakkan sekalipun langit runtuh “Fiat Justitia Ruat Caelum”
